 |
| sumber: energitoday.com |
Kontrak dengan blok mahakam yang akan berakhir tanggal 31 maret 2017, menuai banyak sorotan dari berbagai pihak. Banyak kalangan seperti dosen, pakar, mahasiswa dan berbagai kalangan lainnya berharap, Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dilakukan dengan Total E&P (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang) berakhir dan tata keloka blok mahakam diambil alih Pertamina. KKS telah memakan waktu yang sangat panjang, semenjak masa pemerintahan presiden Soeharto di 1967 terhitung hingga 2017, sudah lebih dari 50 tahun asing menguasai kilang gas terbesar di Indonesia.
Kekeliruan di atas sangat mendesak diperbaiki melalui perbaikan UU Migas. Namun tanpa menunggu perbaikan UU, Pemerintah dapat melakukan terobosan dengan segera menyerahkan blok-blok migas habis kontrak kepada Pertamina. Faktanya, Pertamina telah menyatakan keinginan dan kemampuan mengelola Mahakam sejak 2009 (20/10/2009). Pertamina telah membuktikan kemampuan meningkatkan produksi Blok ONWJ yang diakuisisi dari BP tahun 2009, dari 12.000 BPH menjadi 39.000 BPH pada saat ini (1/10/2013). Karena itu, kemampuan Pertamina tak perlu diragukan. Bahkan, seandainya Pertamina menyatakan tidak mampu, justru menjadi tugas Pemerintah memberi dukungan dan fasilitas agar Pertamina mampu mengelola Mahakam dan mendominasi pengelolaan migas nasional. Namun yang menjadi kekecawaan rakyat, sikap kontras yang dilakukan pemerintah, menghadang Pertamina mengelola Mahakam dengan alasan ketidakmampuan SDM, teknis dan finansial.
Pengelolaan Blok Mahakam oleh anak bangsa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan pemerintah tanpa perlu banyak pertimbangan, apalagi sampai tunduk kepada rekayasa dan tekanan asing. Sumber daya migas Blok Mahakam mutlak perlu dimonetisasi oleh Pertamina.
Mengacu pada hal tersebut, berikut pernyataan Sikap BEM REMA UPI terhadap aset Blok Mahakam:
1. Mendukung Pertamina untuk mengelola secara utuh Blok Mahakam
2. Menolak Intervensi asing dalam setiap pengambilan kebijakan tender Migas
3. Menuntut Pemerintah untuk Memfasilitasi Pertamina dalam persiapan pengelolaan Blok Mahakam
Presiden BEM REMA UPI
Dudi Septiadi
NB:
BEM REMA UPI bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia, mengajak seluruh elemen bangsa yang peduli kedaulatan negara, untuk turut memperjuangkan nasionalisasi aset gas terbesar di Indonesia, #RebutMahakam.
Rabu (27/11/2013), pukul 07.00 kumpul di PKM untuk pemberangkatan aksi nasional ke Kementrian ESDM, Jakarta.
Konfirmasi pendaftaran maks. Selasa (26/11/2013) pukul 17.00 WIB: MAHAKAM_NAMA_JURUSAN ke 083822785666 (Euis)
Tranportasi : FREE
CP:
- Dudi Septiadi (Presiden BEM REMA UPI/089660901345)
- Yoga Yulianto (Menteri Luar Negeri BEM REMA UPI/ 085723184975)
.jpg)
